Garudanews//Ada satu perasaan yang belakangan ini sulit diabaikan: lelah.
Bukan lelah karena tidak tahu, tetapi justru lelah karena terlalu tahu.
Setiap hari informasi mengalir tanpa henti. Kebijakan baru diumumkan, polemik baru muncul, pernyataan elite dibedah dan diperdebatkan.
Kita menyimak, memahami, bahkan sering kali sepakat bahwa ada yang tidak beres. Namun setelah itu, hidup tetap harus berjalan. Pekerjaan menunggu. Kebutuhan harus dipenuhi. Masalah pribadi tidak memberi jeda.
Di titik ini, kesadaran politik tidak selalu berujung pada keterlibatan. Ia justru sering berhenti pada kelelahan.
Padahal semakin kita pahami, semakin jelas bahwa banyak hal yang kita anggap “nasib” sesungguhnya adalah hasil pilihan kebijakan.
Akses kesehatan, mutu pendidikan, perlindungan sosial, hingga rasa aman di ruang digital bukanlah peristiwa alamiah. Semuanya lahir dari keputusan yang diambil, dan tidak diambil, oleh mereka yang berkuasa.
Namun di tengah kesadaran itu, masyarakat justru didorong untuk terus bertahan. Bertahan dari tekanan ekonomi, dari ketidakpastian kerja, dari biaya hidup yang meningkat. Energi kolektif habis untuk menyesuaikan diri, bukan untuk mengawasi.
Di sinilah muncul pertanyaan yang mengganggu:
apakah kondisi “sibuk bertahan” ini sekadar akibat dinamika ekonomi global, atau juga cerminan dari prioritas kebijakan yang kurang berpihak?
Ketika persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan keluarga, seperti maraknya praktik merugikan di ruang digital, terus berulang tanpa penyelesaian tuntas, publik wajar merasa ragu.
Bukan karena negara tidak melakukan apa-apa, tetapi karena hasilnya tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan. Jarak antara kebijakan dan realitas semakin terasa.
Di sisi lain, masyarakat juga menyaksikan perubahan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar. Rasionalitas anggaran selalu bisa dijelaskan.
Namun bagi mereka yang terdampak, kebijakan tidak hadir sebagai angka atau laporan, melainkan sebagai pembatas akses dan rasa tidak aman.
Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya program. Masalahnya adalah urutan kepentingan. Ketika sebagian kebijakan dipromosikan dengan penuh optimisme, sementara kebutuhan paling mendasar terasa makin sempit, kepercayaan publik perlahan terkikis.
Ironisnya, kritik yang muncul sering kali tidak diperlakukan sebagai bagian dari demokrasi. Ia dianggap sebagai gangguan, bukan pengingat. Padahal demokrasi justru hidup dari ketegangan antara kekuasaan dan pertanyaan publik.
Yang paling berbahaya bukan kemarahan, melainkan pembiasaan. Ketika kekecewaan menjadi rutinitas, dan ketidakadilan diterima sebagai bagian normal dari kehidupan, daya kritis perlahan melemah. Kita tetap tahu, tetapi tidak lagi berharap banyak. Kita tetap sadar, tetapi tidak yakin suara kita berpengaruh.
Tulisan ini bukan tuduhan, melainkan kegelisahan. Juga bukan jarak moral, karena penulisnya pun bagian dari masyarakat yang sering memilih diam. Diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena lelah.
Namun barangkali demokrasi tidak selalu diselamatkan oleh aksi besar. Kadang ia bertahan karena ada orang-orang yang menolak untuk sepenuhnya terbiasa. Yang masih mau bertanya, meski pelan. Yang masih merasa ada yang perlu diperiksa, meski tidak selalu mampu melawan.
Karena ketika masyarakat berhenti mempertanyakan, yang hilang bukan hanya kritik, tetapi juga harapan bahwa keadaan masih bisa diperbaiki.
(Penulis adalah Ahmad Hilman Halim : Presiden Mahasiswa UIN Mataram)
Tags
Artikel