Mataram.garudanews//Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Mataram menyoroti dugaan tidak terealisasinya program beasiswa pendidikan untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya dijanjikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bersama Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. Mataram, 27/03/2026.
Program beasiswa tanpa pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut merupakan salah satu janji politik yang disampaikan dalam kontestasi Pilkada NTB 2024, dengan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama luar negeri, investor, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Namun, memasuki satu tahun masa kepemimpinan, DEMA UIN Mataram menilai bahwa program tersebut belum menunjukkan realisasi yang jelas. Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi terkait skema pelaksanaan, sumber pendanaan yang pasti, maupun data penerima manfaat dari program tersebut.
Presiden Mahasiswa UIN Mataram, Ahmad Hilman Halim, menyampaikan bahwa kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius di tengah masyarakat, khususnya mahasiswa yang sangat membutuhkan akses pendidikan.
“Kami melihat program ini masih berada pada tataran wacana. Tidak ada kejelasan skema, tidak ada penerima yang diumumkan, dan tidak ada progres yang bisa diakses publik,” ujarnya.
DEMA juga menyoroti bahwa sebelum kepemimpinan saat ini, Pemerintah Provinsi NTB telah memiliki program beasiswa yang nyata dan berjalan, bahkan memberangkatkan mahasiswa NTB untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui pembiayaan pemerintah daerah.
Program tersebut dinilai telah memberikan dampak konkret dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia NTB, sekaligus membuka akses pendidikan global bagi masyarakat daerah.
“Jika sebelumnya ada program beasiswa dari pemerintah daerah yang jelas, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke luar negeri, maka menjadi pertanyaan besar ketika program pengganti justru belum menunjukkan kejelasan hingga saat ini,” lanjut Ahmad Hilman Halim.
Menurut DEMA, kondisi ini berpotensi menciptakan kemunduran dalam komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan sektor pendidikan, terutama jika program sebelumnya tidak dilanjutkan atau digantikan dengan kebijakan yang belum siap dijalankan.
Selain itu, DEMA juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas program beasiswa tanpa APBD. Mereka menilai bahwa skema non-APBD seharusnya diiringi dengan keterbukaan yang lebih luas terkait sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaan.
“Jangan sampai inovasi kebijakan justru menjadi alasan untuk mengaburkan tanggung jawab pemerintah. Pendidikan adalah hak dasar, dan negara tetap harus hadir secara nyata,” tegasnya.
DEMA UIN Mataram menegaskan bahwa janji politik merupakan kontrak moral antara pemerintah dan masyarakat. Keterlambatan realisasi tanpa penjelasan yang memadai dinilai dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik.
“Satu tahun bukan waktu yang singkat. Jika program ini belum juga jelas, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merealisasikan janji tersebut,” tambahnya.
Sebagai bentuk sikap, DEMA UIN Mataram mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait keberlanjutan program beasiswa tersebut. Mereka juga meminta agar pemerintah menghadirkan langkah konkret, terukur, serta menjamin transparansi dan keadilan dalam pelaksanaannya.
DEMA menegaskan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan publik di daerah, khususnya dalam memastikan hak pendidikan masyarakat NTB tetap terpenuhi dan tidak mengalami kemunduran.(A Turmuzi)
Tags
Berita Peristiwa