 |
| Ketua Alamp Aksi Mahmud Padang, ( foto dok. Ramli Manik ) |
GARUDANEWS.net // SINGKIL || Alamp Aksi Provinsi Aceh, meminta Presiden RI, dan Mendagri harus evaluasi kinerja Pj Bupati Aceh Singkil, Drs. Azmi, M.AP, dan tidak memberikan perpanjangan Pj Bupati sampai berakhirnya masa jabatan nanti 20 juli 2024.
Mahmud Padang mengatakan dalam siaran pers nya, pada Senin (27/05/24), bahwa Pj Bupati Aceh Singkil, Drs, Azmi M.AP, harus bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi terkesan omong doang ( Omdo ) pada pembangunan Kabupaten Aceh Singkil
Kepada media, Mahmud Padang mengungkap beberapa janji dan dianggap sebagai kegagalan Pj Bupati Aceh Singkil, Drs. Azmi M.AP, masa jabatan tahun 2023 - 2024, karena, menurut Ketua Alamp Aksi, Mahmud Padang,hingga saat ini satupun belum ada terealisasi.
Beberapa janji dan program yang selama ini telah digadangkan adalah ;
1. Gerakan masyarakat menanam atau di singkat Germas sampai jelang akhir masa jabatan nya 20 juli 2024 tidak berhasil terealisasi, pasalnya kebun masyarakat yang di janjikan 1 hektar per-desa dan satu hektar per kecamatan, hari ini tidak ada di buka dan tidak ada di bangun.
2. Jembatan dari Kecamatan Singkohor menuju Kecamatan penanggalan Kota Subulussalam yang di janjikan akan di bangun juga nihil, padahal akses jalan tersebut sangat vital di gunakan sebagai akses menuju Kecamatan Suro dan Kota Subulussalam.
3. Pembangunan tugu perbatasan Kecamatan Suro Desa Sei Keras dan Desa Sibagindar Kecamatan Phak-pak Bharat sampai hari ini juga tidak terealisasi.
4. Listrik masuk desa tepatnya Desa Guha Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, sejak Indonesia merdeka belum mendapatkan aliran listrik, dan sarana jalan juga belum bisa di lalui kendaraan roda 4.
5. Masyarakat keluhkan lampu penerangan jalan, baik jalur dua Kota Kabupaten Singkil maupun Kecamatan Gunung Meriah Kota Rimo, tidak di rawat, akibat nya pada malam hari sangat gelap gulita, bagi masyarakat yang melintas di dua jalan tersebut.
6. Aceh Singkil seolah-olah krisis ASN yang mumpuni, sehingga beberapa SKPK rangkap jabatan, Plt Sekda rangkap jabatan sebagai Kepala Bapedda,dan Dinas Perhubungan merangkap Kepala Dinas Pertanian, bahkan rotasi serta mutasi pada 17 April 2024 yang lalu, tujuan nya untuk mengisi kekosongan jabatan, malah banyak yang rangkap jabatan.
7. Jembatan gantung di Desa Ketangkuhan Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil yang sangat di butuhkan masyarakat, sebagai akses penyebrangan satu-satunya masyarakat untuk pergi ke kebun pasca banjir, bulan Desember 2023, sampai saat ini belum juga di bangun.
8. Pinjaman tanpa bunga yang di janjikan untuk masyarakat yang memiliki UMKM, juga sepeserpun tidak di salurkan.
9. Pembangunan jembatan penghubung antar desa di Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah, sampai saat ini juga belum di bangun.
10. HUT Kabupaten Aceh Singkil yang ke 25,dan bertepatan dengan Haul Syekh Abdul Rauf As Singkili, dimana Asisten II Sekdakab Aceh Singkil diduga mengatakan bahwa dana perayaan yang di pungut sebanyak Rp 1 jt per-desa, hingga sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban nya.
11. Izin pembaharuan HGU PT Socfindo perkebunan Lae Butar sampai saat ini tidak tahu jelas, apakah sudah/belum di tandatangani rekomendasinya, oleh Pj Bupati. Pasal nya sampai saat ini PT Socfindo tetap bekerja sebagai mana biasa.
Alam Aksi meminta kepada Presiden RI Joko Widodo, dan Mendagri, Tito Karnavian, agar mengevaluasi kinerja Pj Bupati Aceh Singkil dan jangan di berikan perpanjangan Pj kembali, karena untuk tanggal 20 juli 2024 habis masa jabatan nya agar di ganti.
Melihat kondisi tersebut, Alamp Aksi menyatakan :
1) Kami mendesak agar Pj Bupati Aceh Singkil segera terbangun dari lamunannya, dan janjinya, lebih fokus kepada persoalan rakyat ketimbang pencitraan semata.
2) Alamp Aksi juga meminta pemerintah pusat dan Mendagri untuk tegas segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Aceh Singkil. Jika memang mendagri terus mendengarkan laporan Asal Bapak Senang (ABS) dan mengabaikan realita yang terjadi di masyarakat, serta membiarkan pihak yang tidak becus dan tak peduli memimpin Aceh Singkil, maka itu akan mencoreng citra pemerintah pusat di mata rakyatnya.
3) Apabila tidak segera dilakukan evaluasi oleh Mendagri, maka Alamp Aksi akan melakukan orasi dan bahkan akan demontrasi langsung ke Kemendagri.
" Copot Pj Bupati Aceh Singkil atau Mendagri akan terus membiarkan Rakyat menderita dan citra Pemerintah Pusat semakin tercoreng di mata rakyat.Hidup Rakyat !!," tandas Mahmud Padang.
( Ramli Manik )