Oleh : Bang Yusuf
Pulungan (Bang YusPul), Ketua Asosiasi Praktisi Ekonomi Islam Indonesia (APEII)
Masih ingat semangat 8% nya Menteri Keuangan Purbaya? Kalau
mau mendapatkan pertumbuhan ekonomi 8%, harusnya kebijakan fiskal Presiden Prabowo
seharusnya menghapus segala hambatan
yang membuat ekonomi jadi sulit. Menurut Easy of Doing Business (EoDB) Index jelek
sekali. Kita ranking 73 dunia, Singapore ranking 2, Malaysia ranking 12.
Thailand ranking 21. Menarik ulasan bang Yusuf Pulungan yang biasa dipanggil
bang YusPul terkait perekonomian di Indonesia dalam persfektif yang berbeda
tapi menampilkan sisi yang lebih jeli dan analisi yang tajam. Dikutif dari akun
media sosialnya di facebook dengan alamat https://web.facebook.com/yusuf.pulungan.1.
Beliau memaparkan ada 11 penyebab target 8% nya Purbaya akan menghadapi
hambatan yang bersifat sistemik. Apa saja itu? Silahkan para netizen Simak. Ternyata
ada 11 masalah krusial penyebabnya ?
1.
Kepastian
Hukum yang abu-abu
Ketidakpastian dalam penegakan hukum sering kali menjadi
perhatian utama investor di Indonesia. Proses hukum yang lambat dan kadang
tidak konsisten membuat investor ragu akan kepastian dalam menyelesaikan
konflik bisnis. Singapura dan Malaysia memiliki sistem hukum yang lebih kuat
dan bisa diandalkan oleh para pelaku bisnis. Indonesia kebanyakan makelar kasus
dan mafia peradilan.
2. Kebijakan/Regulasi yang berubah-ubah dan Tidak Konsisten
Sudah jadi tradisi kalau ganti presiden ganti kebijakan. Perubahan
regulasi yang cepat dan sering, baik di tingkat nasional maupun daerah,
menciptakan ketidakpastian bagi investor. Beberapa aturan yang tumpang tindih
antara pemerintah pusat dan daerah membuat investor kesulitan untuk mendapatkan
panduan yang jelas. Hal ini berbeda dengan negara-negara seperti Singapura yang
memiliki regulasi lebih stabil dan konsisten. Tidak terlalu terpengaruh oleh
perubahan politik.
3. Mata Rantai Birokrasi yang Kompleks dan Lambat
Sudah rahasia umum kalau proses perizinan bisnis di
Indonesia masih cukup rumit dan panjang, dengan banyak langkah administratif
yang memakan waktu. Meski Indonesia telah berupaya menyederhanakan proses ini
melalui layanan online, beberapa izin, terutama di sektor yang diatur secara
ketat, masih memerlukan banyak persetujuan yang sering kali melibatkan lebih
dari satu lembaga atau kementerian.
4. Budaya Korupsi
yang Makin Tinggi
Budaya korupsi dari level bawah, menengah dan atas yang terus
terjadi. Korupsi menjadi salah satu penghalang signifikan dalam kegiatan bisnis
di Indonesia. Pengusaha sering menghadapi hambatan dalam bentuk biaya tambahan
atau pungutan liar untuk mempercepat perizinan atau untuk memenangkan proyek
pemerintah. Negara seperti Singapura telah berhasil menekan tingkat korupsi
dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang ketat. Di Indonesia sejumlah
oknum bahkan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsinya malah ikut korupsi.
5. Tidak Meratanya Infrastruktur dan Kurang Memadai
Walaupun Indonesia telah berinvestasi dalam pembangunan
infrastruktur, masih ada tantangan dalam penyediaan fasilitas transportasi,
pelabuhan, dan energi yang memadai, terutama di luar Pulau Jawa. Infrastruktur
yang kurang berkembang dapat memperlambat proses logistik dan menaikkan biaya
bisnis. Singapura dan Malaysia memiliki keunggulan dari segi infrastruktur yang
lebih maju dan efisien. Pembangunan infrastruktur di sana lebih murah karena
tidak banyak calo tanah maupun calo proyek.
6. Akses terhadap Pembiayaan yang Terbatas dan berbasis Riba
(Bunga)
Ironis saat krisis Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah
(UMKM) di Indonesia yang mampu bertahan tapi sering kesulitan mendapatkan akses
pembiayaan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari bank cukup
ketat dan berbasis Riba. Malaysia dan Thailand menawarkan lebih banyak pilihan
pembiayaan bagi UMKM, yang membuat ekosistem bisnis mereka lebih inklusif.
Bahkan termasuk skema syari'ah mereka jauh lebih maju.
7. Sengketa Pembebasan Lahan dan Izin Lingkungan
Masih ingat bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatra
Barat beberapa bulan yang lalu yang tidak menjadi bencana nasional? Di
Indonesia, proses pembebasan lahan untuk proyek-proyek besar seperti
pembangunan pabrik atau fasilitas publik bisa memakan waktu yang lama. Ini
diperparah dengan persyaratan izin lingkungan yang rumit, yang meskipun
penting, terkadang memakan waktu lebih lama dibandingkan negara tetangga.
Malaysia dan Thailand cenderung memiliki proses pembebasan lahan yang lebih
efisien. Di sana tidak banyak tanah adat atau tanah ulayat. Kalaupun ada,
perangkat hukumnya cukup untuk mengatasi pembebasan lahan.
8. Sistem Pajak yang
Rumit
Pemasukan APBN mayoritas dari pajak padahal SDA kita melimpah
dan sistem perpajakan di Indonesia masih rumit, terutama untuk kepatuhan terhadap pajak
perusahaan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban
pajak mereka dengan benar karena kurangnya panduan yang jelas, sementara
negara-negara seperti Singapura dan Malaysia memiliki sistem yang lebih
sederhana dengan kepatuhan yang lebih mudah diikuti. Apalagi beberapa jenis
pajak malah dinaikkan.
9. Kualitas Tenaga Kerja yang masih Rendah
Jumlah tenaga kerja yang banyak tapi rendah kwalitas. Sumber
daya manusia di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas dan
kompetensi. Meski banyak tenaga kerja muda, keterampilan teknis, khususnya di
sektor industri dan teknologi, sering kali masih belum memenuhi standar yang
diinginkan investor. Negara-negara seperti Singapura memiliki tenaga kerja yang
sangat terlatih dan fokus pada pendidikan vokasional serta keterampilan khusus.
Di Indonesia banyak sarjana yang di lapangan tidak bisa apa-apa. Disuruh
belajar hal-hal baru juga masih susah.
10. Mekanisme Ekspor dan Impor yang Berbelit-belit
Indonesia masih memiliki banyak aturan yang rumit untuk
urusan ekspor dan impor, yang dapat memperpanjang proses distribusi dan
menghambat perdagangan. Thailand dan Singapura memiliki proses bea cukai yang
lebih efisien dan sederhana, sehingga lebih menarik bagi perusahaan yang
bergantung pada rantai pasok global.
11. Sistem Ekonomi yang dipakai masih Kapitalisme Warisan
Kolonial Belanda
Inilah inti masalahnya semua bermuara dari sistem kapitalisme
yang dipakai sebagai basis perekonomian Indonesia, padahal jelas tidak
kompatibel dengan karakter dan pola kehidupan dan nilai moral masyarakat.
Seperti kata Rhoma Irama yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
Pertanyaanya adalah Anda yakin pertumbuhan ekonomi 8%
dapat tercapai?