Garudanews//Setiap hari saya membaca begitu banyak kabar tentang ketidakadilan. Tentang kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. Tentang pernyataan elite politik yang terasa semakin jauh dari realitas sehari-hari. Linimasa penuh perdebatan. Media penuh polemik. Ruang publik penuh kegaduhan.
Dan semua itu membuka mata saya.
Saya semakin sadar bahwa apa yang kita hadapi hari ini bukan sekadar persoalan teknis atau kesalahan administratif.
Hampir semua yang memengaruhi hidup kita adalah hasil keputusan politik. Anggaran ditentukan secara politik.
Prioritas program dipilih secara politik. Bahkan apa yang dianggap mendesak dan apa yang bisa ditunda itu pun keputusan politik.
Everything is political, i trust it!
Namun ada satu hal yang terus mengganggu saya mengapa di tengah kesadaran itu, saya dan mungkin banyak orang lain masih terdiam?
Jawaban paling jujur mungkin sederhana kita sibuk bertahan hidup. Kita harus bekerja.
Membayar kebutuhan. Mengurus keluarga. Menyelesaikan persoalan pribadi yang tidak ringan. Energi kita habis untuk survival.
Dan di titik ini, saya mulai bertanya lebih jauh ketika masyarakat terus-menerus berada dalam mode bertahan, apakah itu sekadar situasi ekonomi biasa, atau cerminan dari prioritas kebijakan yang kurang berpihak?
Ambil contoh persoalan judi online yang tak kunjung hilang. Dampaknya nyata kerugian ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, hingga masalah sosial yang lebih luas.
Upaya penanganan tentu ada, tetapi efektivitasnya patut dipertanyakan ketika praktiknya tetap marak.
Publik berhak bertany seberapa serius negara memerangi persoalan ini, dan seberapa konsisten kebijakan dijalankan?
Di sisi lain, publik juga menyaksikan keputusan yang menyentuh kebutuhan dasar perubahan alokasi anggaran, pembatasan atau penonaktifan sebagian penerima bantuan kesehatan, penyesuaian program pendidikan.
Setiap kebijakan mungkin memiliki rasionalitas fiskal. Tetapi bagi masyarakat yang terdampak, ini bukan soal rasionalitas ini soal akses dan keberlangsungan hidup.
Masalahnya bukan semata ada atau tidaknya program unggulan pemerintah. Masalahnya adalah urutan prioritas.
Ketika program yang bernuansa politis dipromosikan secara masif sementara kebutuhan mendasar terasa tertekan, wajar jika publik mempertanyakan arah kebijakan.
Apakah ini sekadar kompromi anggaran yang tak terhindarkan? Atau pilihan sadar tentang mana yang lebih menguntungkan secara politik?
Kritik dalam demokrasi seharusnya menjadi bagian dari kontrol publik. Namun sering kali kritik dibalas dengan sikap defensif, bahkan dipersepsikan sebagai serangan personal atau persoalan moral.
Padahal mempertanyakan kebijakan bukan berarti membenci negara. Justru sebaliknya, itu bentuk kepedulian terhadap arah negara.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kita mulai terbiasa. Terbiasa kecewa. Terbiasa marah.
Terbiasa merasa ada yang tidak adil lalu kembali bekerja esok harinya seolah semuanya normal.
Demokrasi tidak hanya melemah ketika rakyat tidak tahu. Demokrasi juga melemah ketika rakyat tahu, tetapi terlalu lelah untuk terlibat.
Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua ini adalah skenario besar yang dirancang rapi. Politik jauh lebih kompleks daripada itu.
Tetapi pola kebijakan yang kurang sensitif, prioritas yang terasa tidak seimbang, dan respons yang defensif terhadap kritik dapat menciptakan satu kondisi masyarakat lebih sibuk bertahan daripada mengawasi.
Dan ketika pengawasan publik melemah, kekuasaan cenderung berjalan tanpa tekanan yang cukup.
Tulisan ini juga refleksi untuk diri saya sendiri. Saya bagian dari mereka yang sadar, tetapi masih sering memilih diam. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena energi terkuras oleh kehidupan sehari-hari.
Namun mungkin perubahan tidak selalu dimulai dari teriakan besar. Ia bisa dimulai dari keberanian untuk mempertanyakan. Untuk tidak menganggap wajar apa yang seharusnya bisa dievaluasi.
Karena jika kita terus sunyi di tengah kebisingan ketidakadilan, yang perlahan hilang bukan hanya suara kita tetapi juga daya kritis yang menjaga demokrasi tetap hidup.
(Penulis Intan Nur’aini, Wakil Presiden Mahasiswa UIN Mataram).
Tags
Berita Artikel