Tebing Tinggi, garudanews.net// Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi melalui program Jaksa Sahabat Pendidik guna memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan satuan pendidikan, khususnya dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Kegiatan yang diikuti para kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi tersebut digelar di Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).
Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Diperlukan dukungan, kolaborasi, dan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.
Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya memastikan proses pembelajaran berjalan baik dan meningkatkan kompetensi guru, tetapi juga membangun budaya sekolah yang positif, mengelola tenaga kependidikan, menjaga sarana dan prasarana, serta melaksanakan berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.
“Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan,” ujar Wali Kota.
Ia juga menekankan sejumlah hal penting kepada para pendidik dan pengelola sekolah, di antaranya membangun integritas dan budaya antikorupsi, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan.
Pengawasan internal dan budaya kerja profesional, lanjutnya, juga harus diperkuat tanpa mengesampingkan tugas utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Wali Kota berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak sekadar menjadi kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi wadah komunikasi dan konsultasi berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan.
“Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, selaku narasumber menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi sarana berbagi pengetahuan di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan.
Ia menyoroti pergeseran pandangan mengenai keadilan, dari yang sebelumnya berorientasi pada kebenaran menurut hukum menjadi turut memperhatikan persepsi sosial masyarakat.
“Kalau zaman dulu kita leader justice bahwa semua kebenaran menurut hukum, tapi sekarang sudah menjadi social justice, kebenaran-kebenaran yang menurut sosial masyarakat.
Apa yang menurut masyarakat suatu kebenaran pasti benar, begitu juga sebaliknya,” ungkapnya.
Kajari juga menjelaskan bahwa korupsi dapat dipicu oleh dua faktor, yakni corruption by need atau korupsi karena kebutuhan dan corruption by greedy atau korupsi karena keserakahan.
Menurutnya, perkembangan sistem digitalisasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana korupsi, termasuk dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) secara digital.
Namun, ia mengingatkan bahwa perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan mengambil uang negara.
Kebiasaan seperti datang terlambat dan menitipkan absensi juga merupakan contoh perilaku yang mencerminkan rendahnya integritas.
“Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi.
Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anthoni menekankan bahwa integritas harus dimulai dari niat yang baik. Menurutnya, selama seseorang memiliki niat yang benar dan mampu menghindari konflik kepentingan, maka akan tetap berada pada jalur yang semestinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
“Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab.
Ibu juga menjadi ujung tombak bagi generasi yang baru, membuat Tebing Tinggi lebih hebat karena tidak ada profesi lain yang diakui untuk mengajar selain guru,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait pengelolaan Dana BOSP serta pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus memetakan potensi risiko serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan satuan pendidikan.
Selain itu, program tersebut diharapkan mampu membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan guna menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, kondusif, serta bebas dari penyimpangan.
“Besar harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan integritas, kepatuhan hukum, dan akuntabilitas tata kelola pendidikan di Kota Tebing Tinggi,” kata Muhammad Deni.
Sebagai informasi, program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, para asisten, Inspektur Muhammad Fachri, para kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat eselon III Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.(Syf).
Tags
Berita Peristiwa