Ombudsman Sumut Tindak Lanjuti Dugaan Penjualan Seragam di SMKN 1 Teluk Mengkudu, Uang Siswa Disebut Telah Dikembalikan.

Sergai,garudanews.net//Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) turun langsung menindaklanjuti dugaan praktik penjualan seragam olahraga, pakaian praktik, dan atribut sekolah di SMK Negeri 1 Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Langkah tersebut dilakukan menyusul pemberitaan sejumlah media terkait dugaan penjualan perlengkapan sekolah yang menuai sorotan publik. 

Praktik tersebut sebelumnya dikeluhkan karena dinilai berpotensi memberatkan siswa maupun orang tua.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi Adnin, membenarkan bahwa pihaknya telah menurunkan tim asisten untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (9/11/2026).

"Sudah turun kami untuk baju kemarin, Bang. Teman-teman asisten Ombudsman Sumut yang menindaklanjuti. Mereka berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," ujar Herdensi.

Ia menjelaskan, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan. 

Pihak SMKN 1 Teluk Mengkudu juga disebut telah menyerahkan berita acara terkait persoalan tersebut, termasuk dokumen pengembalian uang seragam kepada siswa.

"Sudah dikembalikan, berdasarkan data yang disampaikan sudah," tegasnya.

Herdensi berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi di lingkungan satuan pendidikan. 

Menurutnya, diperlukan komitmen seluruh pihak agar kebijakan maupun praktik di sekolah tidak menimbulkan beban tambahan bagi peserta didik dan orang tua.

Ia juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang berpotensi memberatkan siswa maupun orang tua.

"Harapannya, peristiwa seperti ini tidak lagi terjadi ke depan. Semuanya harus punya komitmen, agar tidak melakukan hal-hal yang memberatkan siswa dan orang tua siswa," pungkasnya.

Pernyataan Ombudsman tersebut menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pendidikan agar pengadaan seragam, pakaian praktik, maupun atribut sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pihak sekolah diharapkan mengedepankan transparansi dan tidak membebani peserta didik maupun orang tua dengan kebijakan pengadaan perlengkapan sekolah yang tidak semestinya.(Syf).