Lombok Tengah.garudanews//Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Kabupaten Lombok Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemetaan Problematika Sosial, Ekonomi dan Pendidikan sebagai Dasar Transformasi Pembangunan Daerah” pada Ahad, 7 Desember 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh seluruh pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Lombok Tengah.
Acara dimulai dengan pemaparan rencana kerja LAKPESDAM Lombok Tengah untuk tahun 2026 yang disampaikan langsung oleh Ketua LAKPESDAM Kabupaten Lombok Tengah (Habib Ma'ani).
Dalam paparannya, ia menegaskan pentingnya pemetaan masalah secara akurat agar program pengembangan yang dirancang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong transformasi pembangunan daerah.
Isu Strategis: Bansos Tidak Tepat Sasaran hingga Ketimpangan Pendidikan
FGD ini menyoroti sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi persoalan masyarakat Lombok Tengah.
Salah satunya adalah ketidaktepatan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial (Bansos) yang kerap menimbulkan kecemburuan sosial serta tidak memberikan dampak signifikan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Para pimpinan pesantren menilai perlunya sistem pendataan yang lebih valid serta mekanisme pengawasan yang transparan dan berbasis komunitas.
Pada sektor pendidikan, para peserta FGD menilai bahwa kondisi pendidikan di Lombok Tengah masih jauh dari kata sempurna.
Selain problem fasilitas dan kualitas pembelajaran, isu lain yang mencuat adalah meningkatnya kasus guru yang didiskriminasi ketika memberikan teguran kepada siswa.
Beberapa guru bahkan harus berhadapan dengan proses hukum akibat kesalahpahaman antara pihak sekolah dan wali murid.
Para peserta menegaskan perlunya kebijakan perlindungan guru yang lebih jelas, edukasi kepada orang tua, serta penguatan komunikasi antara sekolah dan masyarakat.
Selain itu, isu mengenai materi ceramah di sebagian majelis taklim yang dinilai terlalu vulgar juga menjadi perhatian.
Peserta berharap adanya pedoman materi dakwah yang lebih mendidik, santun, dan selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama.
Pendidikan dan KIP Kuliah Jadi Sorotan
Pendidikan menjadi salah satu fokus utama FGD, terutama terkait keberlanjutan pendidikan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Banyak siswa penerima KIP yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, namun terkendala minimnya informasi, pendampingan, dan motivasi.
Para pimpinan pesantren meminta LAKPESDAM untuk menghadirkan program pendampingan khusus bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar lebih siap melanjutkan kuliah dan bersaing di dunia akademik.
Menuju Transformasi Pembangunan Daerah FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi dasar penyusunan program kerja LAKPESDAM Lombok Tengah tahun 2026.
Beberapa di antaranya meliputi penguatan kerja sama dengan pesantren dalam pendataan sosial, penyusunan roadmap pembangunan pendidikan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas guru, serta pendampingan siswa KIP untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Dengan terselenggaranya FGD ini, LAKPESDAM Lombok Tengah berharap dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan pendidikan di daerah, sekaligus mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan berkemajuan.(A Turmuzi).