Praya Tengah.garudanews//Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) NU PC Lombok Tengah menyelenggarakan Diskusi Kebijakan Publik bertajuk “Pemetaan Isu Strategis dan Arah Intervensi Pembangunan Lombok Tengah” pada Minggu, 11 Januari 2026.
Kegiatan ini berlangsung di Kantor MWC NU Praya Tengah dan dihadiri oleh berbagai elemen tokoh masyarakat, akademisi, peneliti, serta kader Nahdlatul Ulama.
Kegiatan diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi yang dilanjutkan dengan lantunan Sholawat Badar, menciptakan suasana khidmat sekaligus menjadi peneguh nilai spiritual dalam membahas arah kebijakan pembangunan daerah.
Ketua MWC NU Praya Tengah, Ustadz Nurhamsyi Kurniawan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi kebijakan publik ini merupakan forum yang sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan pembangunan Lombok Tengah.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada program fisik dan kebijakan administratif, tetapi harus diawali dengan pemetaan persoalan secara jujur, partisipatif, dan berbasis realitas sosial masyarakat.
Kegiatan ini sangat luar biasa karena menjadi ruang konsolidasi gagasan demi kepentingan pembangunan Lombok Tengah yang lebih terarah, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.
Kegiatan ini kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua LAKPESDAM NU PC Lombok Tengah, Habib Maani. Ia menegaskan bahwa diskusi kebijakan publik ini bertujuan untuk menemukan dan memetakan persoalan-persoalan strategis pembangunan lintas sektor, sekaligus merumuskan arah intervensi kebijakan yang solutif dan aplikatif.
“Forum ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya kritis, tetapi juga konstruktif dan dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Diskusi semakin menguat dengan pemaparan Lukman Hakim, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Pengembangan Bahasa sekaligus mantan Ketua MWC NU Praya Tengah.
Ia menguraikan sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera mendapatkan perhatian serius.
Pada sektor pendidikan dan keagamaan, ia menyoroti kebijakan beasiswa yang dinilai belum sepenuhnya berkeadilan karena masih minim menyentuh calon mahasiswa dengan kompetensi penguasaan kitab kuning, serta pentingnya penguatan moderasi beragama dalam merespons munculnya aliran-aliran menyimpang.
Pada sektor sosial, Lukman Hakim menekankan persoalan pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, serta maraknya budaya kecimol yang dinilai memerlukan regulasi dan standarisasi yang jelas agar tidak menimbulkan dampak sosial berkepanjangan.
Sementara pada sektor lingkungan hidup, persoalan pengelolaan sampah serta keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang belum optimal dalam menyerap keterlibatan masyarakat lokal turut menjadi sorotan utama.
Dalam sesi diskusi, Hery menyampaikan pandangannya terkait krisis moralitas yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan harus ditempatkan sebagai isu serius dalam agenda pembangunan daerah.
Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan dimensi moral dan karakter berpotensi melahirkan persoalan sosial baru.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi pesantren sebagai salah satu pilar strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat dan mendukung pembangunan daerah berbasis nilai keislaman.
Berbagai persoalan lain juga mengemuka dari para peserta. Solihin menyampaikan kegelisahannya terkait banyaknya guru honorer yang dirumahkan dan hingga kini belum memperoleh kejelasan kebijakan dari dinas terkait maupun pemerintah daerah.
Ia berharap adanya kepastian dan keberpihakan kebijakan terhadap nasib tenaga pendidik honorer.
Sementara itu, Hulaimi menyoroti kinerja Polindes yang dinilai belum maksimal dan masih sebatas fungsi rujukan tanpa tindak lanjut pelayanan yang memadai.
Ia juga mengangkat persoalan program bantuan Kementerian PUPR yang dinilai belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat karena mekanisme yang bergantung pada jalur tertentu.
Selain itu, sejumlah peserta lain turut menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Tengah yang hingga saat ini dinilai belum maksimal di beberapa sektor strategis.
Para peserta menekankan perlunya evaluasi kebijakan secara menyeluruh, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Diskusi Kebijakan Publik ini diharapkan menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui sinergi antara tokoh masyarakat, akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pembangunan Lombok Tengah yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.(A Turmuzi).
Tags
Berita Peristiwa