Mataram.garudanews//2 Mei 2026, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Mataram menggelar aksi demonstrasi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk refleksi kritis terhadap kondisi pendidikan nasional dan daerah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial.
Aksi demonstrasi yang mengusung tagline “Mei Melawan” ini dipimpin langsung oleh Presiden Mahasiswa UIN Mataram, Ahmad Hilman Halim, selaku Koordinator Umum aksi.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan sikap resmi DEMA UIN Mataram dalam menyuarakan keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap berbagai persoalan pendidikan yang hingga hari ini belum mendapatkan penyelesaian serius dari pemerintah.
“Hardiknas tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi ruang refleksi dan perjuangan untuk memastikan pendidikan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegas Ahmad Hilman Halim.
DEMA UIN Mataram menilai bahwa pendidikan saat ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari komersialisasi pendidikan, ketimpangan akses, minimnya perlindungan tenaga pendidik, hingga lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat kecil.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, DEMA UIN Mataram membawa sejumlah tuntutan nasional dan daerah yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pada tingkat nasional, DEMA mendesak penghentian segala bentuk tindakan represif dan brutalitas aparat terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Selain itu, DEMA juga menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditahan akibat menyampaikan pendapat di muka umum.
Mahasiswa juga mendesak pemerintah pusat untuk melakukan rasionalisasi anggaran dengan memangkas belanja sektor militer dan mengalihkannya ke sektor pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial.
Menurut DEMA, negara harus lebih memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dibanding pendekatan keamanan yang berlebihan.
Selain itu, DEMA UIN Mataram menuntut pemerintah untuk menjamin upah layak dan kepastian profesi bagi tenaga pendidik, sekaligus mendesak pelibatan aktif mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam proses perumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
DEMA juga secara tegas menolak segala bentuk komersialisasi, liberalisasi, dan privatisasi pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.
Pada tingkat daerah, DEMA UIN Mataram menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Nusa Tenggara Barat yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mereka mendesak pemerintah untuk melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik.
DEMA juga menuntut jaminan hak pendidikan bagi masyarakat di wilayah terdampak konflik, khususnya kawasan PSN Mandalika dan Meninting, melalui mekanisme konsultasi yang bermakna, pemberian kompensasi, pemulihan, serta relokasi yang adil.
Selain itu, DEMA UIN Mataram mendesak realisasi alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan daerah secara substansial, merata, dan tepat sasaran.
Mahasiswa juga menuntut pemberian upah layak bagi tenaga pengajar di seluruh jenjang pendidikan, serta mendesak Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjamin keselamatan, kepastian kerja, dan perlindungan bagi pemuda yang mengikuti program magang maupun bekerja di luar negeri.
Tidak hanya itu, DEMA UIN Mataram menuntut pemerintah daerah menyediakan ruang aman serta perlindungan hukum dalam dunia pendidikan, menghadirkan pendidikan gratis di seluruh jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, serta melakukan pemerataan fasilitas dan infrastruktur pendidikan hingga ke wilayah terpencil dan pelosok.
Di sektor pendidikan tinggi, DEMA UIN Mataram menolak kerja sama kampus dengan program-program yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan mahasiswa, termasuk menolak penghapusan program studi secara sepihak tanpa pelibatan civitas akademika.
Mereka juga mendesak pelibatan mahasiswa dan civitas akademika dalam setiap proses pengambilan kebijakan kampus.
Mahasiswa turut mendesak evaluasi penggunaan anggaran Pekan Olahraga Nasional (PON) serta pengalihan prioritas anggaran ke sektor pendidikan. Selain itu, DEMA UIN Mataram juga menuntut penyediaan jaminan dan perluasan lapangan kerja bagi generasi muda sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masa depan pemuda.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal tidak menemui massa aksi secara langsung. Namun, perwakilan Pemerintah Provinsi NTB hadir melalui pihak Kesra yang didampingi Kepala Dispora dan Disnaker untuk menerima tuntutan mahasiswa.
Dalam dialog bersama massa aksi, pihak Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri guna membahas berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan informasi dan tindak lanjut yang valid dalam kurun waktu 7 x 24 jam.
Melalui aksi demonstrasi ini, DEMA UIN Mataram menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pendidikan dan kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, mahasiswa, dan masa depan generasi muda.
“Pendidikan bukan komoditas. Pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dijamin negara,” tutup Ahmad Hilman Halim dalam orasinya.(A Turmuzi).
Tags
Berita Peristiwa